Perbaikan Ekosistem Literasi Nasional Menjadi Prioritas Utama
Diskusi publik bertema “Buku Murah dan Akses Ilmu Pengetahuan sebagai Hak Dasar Warga Negara” di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta, menjadi sorotan utama. Inisiator Perubahan Undang-Undang (UU) Sistem Perbukuan, Willy Aditya, menyoroti urgensi perbaikan ekosistem literasi nasional serta pengamanan akses masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan yang lebih merata.
RUU Sistem Perbukuan: Solusi bagi Industri Perbukuan Indonesia
Menurut Willy Aditya, RUU Sistem Perbukuan merupakan langkah penting mengingat banyaknya toko buku dan penerbit yang mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena tutupnya toko buku dan penerbit berdampak serius pada industri perbukuan Tanah Air. “Ketika Gunung Agung tutup, kita tentu sedih. Banyak juga toko buku di daerah yang gulung tikar. Dari situ kami memeriksa, ternyata ada masalah fundamental dalam ekosistem perbukuan kita,” ujar Willy Aditya.
Pemisahan Perlakuan antara Buku Teks Pelajaran dan Buku Nonteks
Dalam diskusi tersebut, Willy Aditya juga mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam kebijakan perbukuan nasional adalah adanya pemisahan perlakuan antara buku teks pelajaran dengan buku nonteks atau bacaan umum. Hal ini turut menjadi fokus perhatian dalam menyusun RUU Sistem Perbukuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap beragam jenis bahan bacaan yang bermanfaat.
Di samping Willy Aditya, diskusi ini turut dihadiri oleh sastrawan dan sosiolog, Okky Madasari, serta Sekretaris Anggota Wantimpres 2019-2024, Jan Prince Permata, yang juga memberikan pandangan dan pemikiran terkait isu literasi nasional serta pembenahan sistem perbukuan di Indonesia.
Sumber: Link Sumber
