Selama ini, banyak kalangan memahami konservasi sebagai isu tentang satwa liar dan kelestarian hutan. Topik perbincangan umumnya berkutat di sekitar populasi hewan yang menyusut, rusaknya habitat, dan meningkatnya perjumpaan konflik antara manusia dan fauna. Namun, sudut pandang ini ternyata menyimpan satu kekurangan yang krusial: peran manusia di tengah sistem ekologi itu sendiri.
Wahdi Azmi, seorang dokter hewan yang dikenal luas karena keterlibatannya dalam menangani konflik manusia dan gajah di Sumatera, menegaskan pentingnya membingkai ulang agenda konservasi. Dalam sebuah perbincangan di Leaders Talk Tourism, Wahdi menyatakan bahwa jika konservasi hanya berfokus pada satwa dan lingkungan, tanpa memperhatikan kepentingan atau kesejahteraan penduduk sekitar, maka upaya konservasi selalu berada dalam posisi rawan bahkan seringkali gagal.
Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun berkecimpung di lapangan, ia melihat langsung bahwa akar dari banyak konflik manusia dan satwa, khususnya gajah, seringkali muncul akibat perubahan drastis pada lanskap yang tidak dibarengi dengan perencanaan sosial maupun ekonomi yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan warga. Ketika hutan berubah menjadi perkebunan atau pemukiman, ruang gerak satwa semakin terbatas. Kondisi demikian secara langsung menambah tekanan ekonomi pada masyarakat sekitar, dan gesekan antara manusia dengan satwa menjadi semakin sulit dihindari.
Sayangnya, cara kita menanggapi pertemuan itu kerap kurang tepat. Selama ini, kebijakan konservasi lazim memakai pola proteksi murni: menetapkan batas kawasan, membatasi aktivitas masyarakat, dan berharap aturan bisa menjaga sistem ekologis tetap bertahan. Secara administratif memang terkesan logis, namun di tingkat akar rumput, kebijakan tersebut sering malah menciptakan jurang pemisah antara agenda konservasi dengan realitas keseharian warga. Masyarakat sekitar kawasan konservasi akhirnya merasa tersisih bahkan tertekan, sebab akses mereka terhadap lahan dan sumber ekonomi semakin sempit, dan risiko konflik dengan satwa liar justru bertambah.
Konservasi dengan model seperti ini berubah dari suatu kepentingan umum yang seharusnya bersifat inklusif, menjadi sekadar beban tambahan bagi warga sekitar. Wahdi menyoroti bahwa keberadaan manusia sebagai bagian dari ekosistem tidak semestinya dijadikan objek yang dikontrol sepihak, tetapi justru perlu dijadikan subjek utama yang terlibat aktif melalui pendekatan integratif.
Konsep integrasi yang diusulkan Wahdi bukan sekadar melibatkan masyarakat secara permukaan, namun menyatukan tiga hal: konservasi, pembangunan ekonomi lokal, dan edukasi. Keterpaduan ini menjadi penting agar upaya pelestarian tidak tereduksi hanya pada aspek proteksi atau pengawasan eksternal semata.
Cerminan nyata pendekatan tersebut juga mulai tampak di kawasan perbukitan Mega Mendung, Bogor. Wilayah ini selama beberapa tahun terakhir terdampak tekanan alih fungsi lahan yang mengancam tidak hanya tutupan hutan, melainkan juga sistem air bersih dan keberlanjutan ekonomi. Namun, melalui pengelolaan Arista Montana oleh Yayasan Paseban dan Andy Utama, konservasi mulai dipraktekkan sebagai elemen pendorong ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pertanian organik berbasis komunitas, di mana petani lokal tidak sebatas menjadi pekerja, tapi juga didampingi untuk menguasai teknik pertanian lestari demi menjaga kualitas tanah dan air. Hasilnya, keberlanjutan ekosistem menjadi kebutuhan ekonomi nyatanya, bukan sekadar slogan ekologis.
Transformasi ini tidak berdiri sendiri. Edukasi dan pelatihan menjadi proses kunci agar masyarakat mampu memahami, mengelola, dan mengembangkan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan—serta dapat mengakses peluang ekonomi dari sana. Peran Yayasan Paseban sangat vital di titik ini; mereka menyediakan pelatihan tentang pertanian organik, manajemen lingkungan, dan pendidikan bagi generasi muda sebagai fondasi membangun masyarakat pelestari.
Dengan demikian, warga tidak lagi menjadi objek program pelestarian. Mereka berubah menjadi subjek utama yang secara aktif menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara lestari demi masa depan bersama. Integrasi antara edukasi, ekonomi, dan pelestarian justru memperkuat posisi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi konservasi jangka panjang.
Jika pelajaran dari Sumatera dan Bogor ini dirangkum, terlihat benang merah: kegagalan konservasi kerap bermula dari ketidakmampuan menumbuhkan kapasitas di tingkat masyarakat. Penyebabnyapun nyata—masyarakat tak dilibatkan sejak awal, tak memiliki keterampilan yang tepat, bahkan tak tahu manfaat nyata dari pelestarian itu sendiri. Namun, manakala warga diberdayakan dan ekonominya diperkuat, agenda konservasi bertransformasi menjadi kebutuhan sehari-hari yang berwawasan ekologi.
Pelajaran dari sinergi gagasan Wahdi Azmi dan praktik masyarakat Mega Mendung menjelaskan bahwa Indonesia tak cukup hanya memperluas kawasan yang dilindungi. Negara ini memerlukan model pengelolaan konservasi yang mengaitkan pemenuhan ekonomi dan pelestarian ekologi secara saling mengisi. Pengetahuan tak boleh terpisah dari praktik, dan perlindungan lingkungan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi serta capacity building di tingkat lokal.
Di era perkembangan pesat seperti saat ini, mustahil konservasi berdiri sendiri menghadapi tekanan pembangunan. Hanya dengan integrasi yang menyeluruh dan pelibatan aktif masyarakat dalam ekosistem, pelestarian alam bisa bertahan sekaligus menopang kesejahteraan di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, pertanyaan utama konservasi justru terletak pada alasan manusia untuk ikut menjaga dan mempertahankan lingkungannya. Jika manusia menjadi bagian dan mengambil manfaat, maka pelestarian akan menemukan maknanya yang sejati.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
