Wacana mengenai pembangunan desa di Indonesia saat ini kembali menjadi sorotan, seiring munculnya dua sumber data utama pemerintah yang sama-sama menyoroti kemajuan desa dari sisi berbeda. Dari satu sisi, Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik memberikan gambaran tentang pertumbuhan signifikan kapasitas desa, utamanya pada aspek infrastruktur. Namun, di sisi lain, Kementerian Desa melalui keputusan KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 juga melaporkan adanya lonjakan jumlah desa berstatus maju dan mandiri, menandakan percepatan administrasi pembangunan sosial.
Jika sekilas tampak seolah ada perbedaan, ketika digali lebih dalam, kedua referensi justru berujung pada kesamaan: desa-desa semakin kuat dalam segi birokrasi serta pembangunan fisik, tetapi transformasi ekonomi di desa belum sepenuhnya membaik. Kenaikan status administratif ternyata belum otomatis mengubah sendi perekonomian di akar rumput.
Sebagai penopang struktur sosial, wilayah perdesaan masih sangat dominan di Indonesia, dengan lebih dari 84 ribu kawasan setingkat desa—di antaranya sekitar 75 ribu benar-benar berstatus desa administratif. Daya dorong pembangunan fisik terlihat pada jumlah desa mandiri yang terus bertambah, yakni mencapai lebih dari 20 ribu, serta desa maju yang hampir menyentuh angka 24 ribuan. Di balik capaian ini, masih terdapat puluhan ribu desa berkembang, dan sebagian desa lain masih menyandang label tertinggal.
Meski kemajuan di atas kertas tercapai, sebagian besar desa masih menggantungkan ekonomi pada sektor pertanian tradisional, seperti data BPS yang menunjukkan hampir 67 ribu desa mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pola ekonomi yang terjadi masih tersendat pada pengelolaan komoditas mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan amat terbatas. Bahkan dengan angka yang menyatakan lebih dari 25 ribu desa telah memiliki produk unggulan, tetap saja hubungan dengan pasar yang lebih luas masih lemah.
Di sektor pembiayaan dan infrastruktur dasar, kemajuan memang nampak. Pemanfaatan KUR di desa sudah mencapai 63 ribu titik, serta konektivitas telekomunikasi makin membaik. Namun disparitas, terutama dalam hal kualitas akses dan pemerataan hasil pembangunan di daerah terluar dan tertinggal, masih menjadi tantangan berat.
Kesulitan perekonomian desa semakin disorot lewat data tingkat kemiskinan: hampir 11 persen warga desa masih hidup miskin, angka yang jauh lebih tinggi dibanding kawasan perkotaan. Kedalaman dan kerentanan kemiskinan juga lebih nyata di desa, sehingga meski kemajuan merata, taraf kesejahteraannya tetap rendah.
Karena tantangan yang dihadapi kini lebih kompleks, diperlukan langkah yang mampu membongkar kebuntuan struktur ekonomi di desa, bukan sekadar menambah volume pembangunan secara fisik. Salah satu solusi yang relevan dan sudah teruji di berbagai negara berkembang adalah penguatan koperasi.
Koperasi, sebagaimana diulas dalam laporan World Bank tahun 2006, sanggup meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis kepemilikan lokal, memudahkan akses modal, serta menghadirkan layanan ekonomi lebih merata. Selain itu, koperasi berpotensi memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan daya saing petani, memperluas akses teknologi maupun pasar, serta memperbaiki tata kelola di tingkat desa melalui pendekatan partisipatif.
Itulah mengapa Program Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu ikon kebijakan pembangunan ekonomi desa yang integratif. Dengan tantangan pelaku usaha yang tersebar dan kecil-kecil, koperasi dapat mengambil peran penting sebagai penghubung antar pelaku ekonomi desa dan pasar nasional maupun global.
Akan tetapi, penting untuk memastikan agar desain kebijakan berjalan adaptif terhadap kebutuhan riil warga desa. Menurut laporan dari CELIOS terkait pelaksanaan Kopdes Merah Putih, penekanan pada pendekatan partisipatif dari bawah ke atas menjadi kunci utama supaya tak muncul masalah baru akibat kebijakan sentralistik.
Tidak bisa dipungkiri pula, kekurangan kapasitas SDM desa dan lemahnya kelembagaan ekonomi kerap menghambat kemajuan program sejenis. Oleh sebab itu, intervensi dan pendampingan tetap wajib dilakukan, asalkan dilakukan secara tepat dan responsif.
Pemerintah pun menaruh bobot tinggi terhadap percepatan pelaksanaan program ini. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto pada 20 Maret 2026, program Koperasi Merah Putih ditargetkan sudah berjalan bertahap pada Agustus 2026. Demi mendukung akselerasi, rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan SDM koperasi dipersiapkan dengan cepat.
Peran TNI menjadi sangat strategis dalam konteks ini. Keberadaan infrastruktur organisasi TNI yang menjangkau seluruh wilayah desa, beserta pengalaman dalam menerapkan program pemberdayaan masyarakat, menjadikan mereka elemen penting untuk mempercepat proses dan menjembatani antara kebijakan pusat dan kondisi lapangan.
Selain mendukung distribusi dan menerapkan pendampingan teknis di tingkat desa, TNI juga mampu memperkuat sinergi lintas sektor. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam sebuah podcast pada November 2025 bahkan menyatakan keterlibatan TNI membuat pembangunan koperasi lebih efisien waktu dan biaya.
Namun efektivitas percepatan tetap menuntut adanya koordinasi ketat lintas lembaga, serta adanya payung regulasi yang terintegrasi seperti tertuang dalam Instruksi Presiden terkait program ini. Tanpa koordinasi, percepatan justru dapat memicu masalah baru dan memperlebar kesenjangan.
Jika pemerintah serius mengedepankan konsep kolaboratif—yakni partisipasi masyarakat, pemetaan kebutuhan lokal, serta integrasi dengan ekonomi desa—koperasi terbuka peluangnya menjadi jawaban bagi pengurangan kesenjangan struktural dan pembuka jalan menuju kemakmuran desa yang lebih berkeadilan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
