Ramdansyah, Penasihat Hukum Troya – Tifa & Roy’s Advocate, bersama dengan beberapa kuasa hukum lainnya, termasuk Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Refly Harun, tampil di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam upaya perdamaian. Perdamaian dianggap sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan sosial, namun demokrasi modern juga membutuhkan kepastian mengenai kebenaran yang dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, kadang-kadang perdamaian tidak cukup, terutama ketika fakta yang dipertaruhkan menjadi subjek sengketa.
Mekanisme restorative justice menjadi pembahasan saat penyelesaian dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Beberapa pihak, seperti Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar, mencoba menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme perdamaian. Howard Zehr menyoroti bahwa restorative justice dapat membantu meredakan konflik dalam beberapa kasus, namun demokrasi modern juga memerlukan kejelasan mengenai kebenaran faktual yang mendasar.
Perdebatan terkait kebenaran faktual yang berada di ruang publik membawa kita pada krisis epistemologis dalam demokrasi kontemporer. Jeffrey Friedman menyatakan bahwa polarisasi politik sering kali terjadi akibat ketidaksepakatan masyarakat mengenai kebenaran. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, perdamaian saja tidak cukup – penting untuk mencari kebenaran yang dapat diverifikasi untuk mencapai rekonsiliasi yang lebih mendalam.
