Pada tanggal 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada para kepala daerah di seluruh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, memberikan penilaian terhadap langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menginisiasi pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Menurut Yohanes, pengalaman Tito sebagai mantan Kapolda Papua sangat berperan dalam pembentukan KEPP Otsus Papua. Ia menyebut bahwa keterlambatan pembangunan di Papua selama ini disebabkan oleh kurangnya kesesuaian rencana pembangunan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat Papua serta kondisi alamnya. Oleh karena itu, KEPP Otsus Papua diinisiasi untuk membuat model pembangunan yang lebih sesuai dengan konteks dan sasaran di Papua.
Yohanes juga mengungkapkan bahwa Mendagri Tito, yang memiliki wewenang dalam mengawasi pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memiliki posisi strategis dalam memastikan percepatan pembangunan di Papua melalui KEPP Otsus Papua. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan kehadiran KEPP Otsus Papua, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif.
