Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Kesehatan. Banyak pihak berharap bahwa proses perumusan aturan ini akan melibatkan para pelaku industri yang menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses sebelumnya.
Trubus Rahadiansyah, seorang Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, mengatakan bahwa penolakan terhadap PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK terjadi karena minimnya partisipasi publik dan kementerian lain dalam proses penyusunan aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunannya tidak dilakukan dengan benar.
Menurut Trubus, penyusunan aturan yang berdampak pada sektor-sektor di luar kesehatan seperti industri dan perdagangan seharusnya melibatkan kementerian terkait untuk memastikan bahwa kepentingan yang lebih luas juga dipertimbangkan.
Para pelaku industri hasil tembakau menolak aturan standardisasi kemasan berupa kemasan polos dalam RPMK yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak yang tidak diharapkan, salah satunya peningkatan peredaran rokok ilegal.
Henry Najoan, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), menilai bahwa kebijakan ini memiliki dampak signifikan yang perlu diperhatikan dengan serius. Dia khawatir bahwa penerapan kemasan polos akan memicu peningkatan peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali.
I Ketut Budiman, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), juga menyuarakan penolakan terhadap desain kemasan polos. Menurutnya, kebijakan ini akan membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal yang sulit dikendalikan.
Para pelaku industri tembakau mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal akibat dari aturan kemasan polos ini. Mereka menolak aturan tersebut karena dianggap tidak masuk akal dan dapat menguntungkan produk ilegal.
