Eks Penyidik KPK Nilai Opini WTP BPK Penting bagi Pemda
Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, memberikan pendapatnya mengenai penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, opini WTP merupakan hal penting bagi Pemda untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Namun, beberapa pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan nilai opini WTP tersebut untuk kepentingan pribadi.
Sistem Penilaian opini WTP oleh BPK
Yudi mengungkapkan bahwa hasil audit BPK yang tidak mencapai opini WTP seringkali dijadikan sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam proses audit keuangan di Pemda agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Temuan BPK yang tidak mencapai opini WTP dapat menjadi mimpi buruk bagi Pemda jika dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Auditor yang tidak jujur dapat merugikan uang negara demi keuntungan pribadi,” ujar Yudi.
Perbaikan Internal di BPK
Yudi juga menyoroti perlunya melakukan perbaikan internal di BPK untuk menghindari kasus seperti dugaan suap pengondisian audit yang menjerat Bupati Muara Enim. Dia berharap agar pimpinan BPK dapat membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merugikan dan menjaga integritas auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan.
Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut bahwa BPK menemukan adanya nilai melebihi batas materialitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemkab Muara Enim terkait pengadaan smart TV, yang dapat berdampak pada opini WTP yang sebelumnya diraih oleh Pemkab Muara Enim pada tahun 2025.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan bahwa proses audit keuangan di Pemda dan lembaga pemeriksa seperti BPK dapat tetap dilaksanakan dengan integritas dan transparansi demi kebaikan bersama.
