Pentingnya Pengendalian Pencemaran Udara: Upaya Kolaboratif BSKDN Kemendagri
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang terukur, berbasis data, dan didukung kolaborasi antar daerah. Hal ini disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023”. Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menyoroti urgensi responsif dalam menghadapi potensi krisis pencemaran udara, terutama menjelang musim kemarau setelah musim hujan berakhir.
Yusharto mengingatkan akan krisis pencemaran udara pada tahun 2023, di mana konsentrasi partikel halus PM2.5 meningkat secara signifikan dan berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa konsentrasi polutan seperti PM10 di beberapa wilayah masih melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi ini juga memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, upaya pengendalian pencemaran udara yang terukur, berbasis data, dan melalui kolaborasi antar daerah merupakan langkah krusial untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.
Dalam upaya untuk menghindari kembali terjadinya krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023, Yusharto menyatakan pentingnya mengelola pola udara secara efektif. Kolaborasi antar daerah juga menjadi kunci untuk memastikan upaya pengendalian pencemaran udara berjalan optimal. Dengan demikian, penekanan pada pengendalian pencemaran udara yang berbasis data dan kolaboratif antar daerah menjadi prioritas dalam menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
