Pangandaran DPRD Head Requests OJK Education Post MBA Case

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin merespons laporan dari Rakyat Pangandaran Bergerak terhadap anggota DPRD yang terlibat kasus MBA dengan mengajukan aduan ke Badan Kehormatan. Asep menyatakan bahwa masalah tersebut harus ditangani sesuai dengan tata tertib, tata cara, dan kode etik DPRD. Beliau mendorong BK untuk segera menggelar rapat dan konsolidasi guna membahas aduan yang diajukan. Selain itu, Asep juga mendukung pengusutan kasus MBA oleh kepolisian dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan edukasi keuangan serta program pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Kasus serupa juga ditemukan tidak hanya di Pangandaran, tetapi juga di daerah lain. Dalam hal ini, Asep menekankan kebutuhan akan kepastian bagi masyarakat yang ingin mengembalikan uang mereka kepada Satgas PASTI. Mengenai keterlibatan anggota dewan dalam kasus ini, Asep mendesak BK untuk menyelidiki apakah bersifat pasif atau aktif mengajak orang lain bergabung. Meskipun belum ada prediksi mengenai sanksi yang akan diberikan kepada anggota dewan yang terbukti melanggar, Asep mengundang fraksi untuk mengambil langkah internal terkait hal ini dengan menganggapnya sebagai ranah politis.

Source link