Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjadi narasumber dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Papua. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan publik berbasis bukti. Penegasan ini dilakukan dengan memperkuat peran analis kebijakan sebagai think tank daerah.
Dalam kegiatan Lokakarya tersebut, Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun kebijakan yang bersifat antisipatif, terutama dalam bidang inovasi dan tata kelola pemerintahan, guna mencapai efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Yusharto mengungkapkan bahwa BSKDN memiliki instrumen-instrumen yang diperoleh dari data primer hasil pengukuran berbagai indeks yang dimiliki. Komitmen BSKDN dalam mengawal kebijakan publik berbasis bukti sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan responsif terhadap kondisi terkini.
