Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Isu tumpang tindih dalam tata ruang menjadi sorotan utama, yang menjadi permasalahan yang dikritisi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. KJA tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan mendapat kecaman dari DPRD dan pegiat lingkungan. DPRD menuntut agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut. Hal ini dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pangandaran: Sorotan DPRD Tata Ruang
Read Also
Recommendation for You
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, melakukan sosialisasi tentang 4 Pilar…
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaan mereka…
Dalam rangka memperkuat pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan, Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI…
Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Ida Nurlaela Wiradinata sangat peduli dalam meningkatkan literasi digital…
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan sejumlah…
Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran…