Isu seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti permasalahan tumpang tindih dalam tata ruang sebagai akar masalahnya. Kritik terhadap keberadaan KJA juga dilontarkan oleh DPRD dan pegiat lingkungan. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka telah berlangsung sejak tahun 2019. Menghadapi polemik ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, mengadakan kegiatan sosialisasi Empat…
Untuk mendukung sektor pariwisata, mempercepat pembangunan wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Ketua DPRD Pangandaran…
Kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi MBA terus menjadi perhatian publik. Kelompok Rakyat Pangandaran…
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran baru saja mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin merespons laporan dari Rakyat Pangandaran Bergerak terhadap…
Menteri ESDM RI mengungkapkan bahwa stok BBM nasional cukup untuk 20 hari ke depan, namun…