Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SPID) RI. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menyebutkan bahwa kehadiran SP2D Online sangat penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Dalam era digitalisasi ini, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan informasi yang mudah diakses dan dikelola melalui sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat serta memfasilitasi pengawasan keuangan secara online.
Tomsi Tohir juga menekankan bahwa penerapan SIPD dalam transaksi nontunai dan digitalisasi merupakan hal yang penting bagi pemerintah daerah. Asas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga semakin terwujud melalui kehadiran SPD2 Online yang terintegrasi dengan SIPD RI. Hingga saat ini, sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia telah siap untuk melaksanakan SPD2 online SPID RI dan diharapkan semuanya segera mengimplementasikannya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menambahkan bahwa melalui SP2D Online, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga praktik korupsi dapat dicegah. Keuntungan lainnya dari kehadiran SP2D Online adalah penghematan waktu, pengurangan tingkat kesalahan dalam administrasi keuangan, pencegahan korupsi, percepatan proses administrasi dan pertanggungjawaban, serta keseragaman data.
Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, juga memberikan dorongan agar daerah-daerah yang belum menerapkan SP2D Online dapat segera melakukannya. Dari 552 daerah di Indonesia, baru 55 di antaranya yang telah menerapkan SP2D online, sementara sisanya masih dalam proses transisi dari sistem manual ke digital. Dorongan ini diharapkan akan mendorong percepatan implementasi SP2D online di tingkat daerah untuk mencapai tujuan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
