Kejagung Diapresiasi dalam Kasus Oplosan BBM Pertalite Menjadi Pertamax
Kejaksaan Agung yang telah memunculkan kasus oplosan pertalite yang menjadi pertamax patut mendapat apresiasi. Pendukung akan memberikan dukungan penuh terhadap tindakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, bahkan siap membela jika ada intimidasi terhadap jajaran kejaksaan yang terlibat dalam pembongkaran kasus megaskandal oplosan BBM ini.
Menurut Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Gibran, Santoso, yang juga merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, terbongkarnya kasus ini diyakini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu poin penting dalam visi dan misi Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diharapkan akan menjadi pembela utama Kejaksaan Agung dari serangan pihak-pihak yang berusaha mengkriminalisasi jajaran yang terlibat dalam kasus oplosan BBM.
Kasus oplosan BBM ini telah merugikan banyak pihak, terutama pengguna BBM jenis Pertamax di Indonesia. Selama rentang waktu 2018 hingga 2023, rakyat yang sudah cukup lama ditipu pasti merasa sangat kesal dan marah. Meskipun hukuman mati bagi koruptor tidak ditegaskan, banyak yang menginginkan hukuman berat bagi para pelaku yang telah mengecewakan rakyat selama bertahun-tahun. Santoso meyakini bahwa Kejaksaan Agung akan mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus oplosan BBM ini tanpa pandang bulu, namun prinsip asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung.
Melihat semakin massifnya tindakan korupsi di Indonesia, sudah saatnya Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dievaluasi. Hukuman yang ada saat ini seharusnya ditingkatkan agar memiliki efek jera bagi para pelaku korupsi. Pemerintah dan DPR harus bersatu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Terbongkarnya kasus BBM oplosan ini di awal pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen mereka untuk menguatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semua pihak, mulai dari Polri, Kejaksaan, Hakim, KPK, harus bekerja bersama dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tanpa adanya ego sektoral dan komitmen untuk memberantas korupsi dengan tulus dan adil.
