Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato pembukaan Rakernas V PDIP. Foto/Dok PDIP
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diperkirakan akan mengambil sikap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terlihat dari berbagai kritik yang disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat pidato pembukaan Rakernas V PDIP.
Menurut pengamat politik Ahmad Khoirul Umam, cara Megawati memotivasi para kader dengan meneriakkan, “PDIP tahan banting”, “takut atau tidak?”, “berani apa tidak?” merupakan indikasi kuat bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati juga menyatakan bahwa tidak masalah jika ada yang menganggap dirinya sebagai provokator. Putri Bung Karno ini mengatakan bahwa dirinya provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini menegaskan bahwa PDIP tidak ingin melakukan negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadin ini menambahkan bahwa Megawati juga melancarkan serangan balik kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Terhadap Prabowo, serangan balik Megawati mengindikasikan bahwa dirinya adalah anak biologis Bung Karno dan secara ideologis membenarkan bahwa Soekarno adalah milik semua rakyat Indonesia.
Sementara serangan secara tidak langsung dilancarkan Megawati kepada Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa bagi mereka yang ada di dalam PDIP tidak boleh goyah dengan keyakinan dan nilai-nilai perjuangannya. Megawati mengingatkan para kader untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) menambahkan bahwa Megawati juga menyampaikan kritik yang keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan, Megawati mengritik praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan. Megawati juga mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Menurut Megawati, pemilu dianggap tidak berjalan secara jujur dan adil, karena pemilu telah dijalankan secara abu-abu dan direkayasa. Megawati juga mengritisi praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.
