Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengatakan bahwa dalam Islam yang moderat atau Islam Wasathiyah dikenal dua prinsip, yakni at-tawazun dan at-tasamuh. Keduanya menjadi penopang pemikiran Islam kontemporer yang cenderung inklusif dan mengedepankan moderasi dalam beragama.
“At-tawazun adalah sikap seimbang dan proporsional dalam memandang berbagai hal, termasuk perbedaan pendapat dan agama. At-tawazun juga berarti menghindari sikap ekstrem dan fanatik, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial,” kata Kiai Ahmad Zubaidi.
Sementara at-tasamuh adalah sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. At-tasamuh juga berarti mengakui dan menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, kedua prinsip ini menjadi konsekuensi logis dalam penerapan Islam Wasathiyah. Sangatlah jelas bahwa Islam mengajarkan toleransi, sebagaimana yang diajarkan dalam Alquran di surat Al-Kafirun, ‘lakum diinukum wa liya diin’, yang berarti ‘bagimu agamamu, bagiku agamaku’. Petikan surat ini telah menjadi garis batas yang jelas dan menggambarkan sikap Islam terhadap ajaran agama yang berbeda.
Ia melanjutkan pada tatanan perspektif keyakinan dan keimanan, Islam telah secara tegas menentukan sikapnya. Namun dalam perspektif sosial dan perspektif muamalah, seharusnya umat tidak terpisah karena sekat atau batas tertentu hanya karena berbeda agama. Islam yang moderat bukan berarti saling bertukar akidah dengan umat lain, tapi walaupun ada perbedaan keyakinan, umat tetap bisa saling berhubungan dengan baik.
Kiai Ahmad Zubaidi menyampaikan bahwa penting sekali pemahaman Islam yang moderat terus dikembangkan kepada umat Islam di Indonesia, supaya pandangan mereka senantiasa inklusif. Konsep inklusivitas itu sendiri sebenarnya bukanlah sebuah sikap yang dibuat-buat, akan tetapi sudah dari permulaannya Islam itu inklusif. Ia dapat menerima dan hidup berdampingan dengan agama lainnya.
Ia mengambil contoh dari kisah hidup Rasulullah SAW ketika Nabi pergi hijrah dan sampai di kota Yastrib, Rasulullah membentuk sebuah negara yang namanya negara Madinah. Di dalamnya ada pemeluk Islam, Nasrani, dan Yahudi yang hidup saling berdampingan.
Di masanya, Rasulullah memimpin Madinah tanpa membeda-bedakan antar agama yang ada. Bahkan untuk menjamin adanya kehidupan yang baik di antara agama-agama yang ada di Madinah kala itu, Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Madinah.
“Perjanjian atau Piagam Madinah dikenal juga dengan istilah Shohifah Madinah. Beberapa sumber juga menyebut dengan nama Traktat Madinah atau the Madinah Charter. Intinya dari perjanjian ini adalah untuk melambangkan bahwa di zaman itu, Madinah telah berhasil menjadi negara yang sangat plural dalam menjamin kehidupan beragama rakyatnya,” katanya.
