Survei terbaru Charta Politika menunjukkan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka telah membebani elektabilitas Capres Prabowo Subianto. Menurut pengamat politik Airlangga Pribadi, penurunan elektabilitas tersebut adalah hasil dari kesadaran publik tentang intervensi kekuasaan dalam penunjukan Gibran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi. Hal ini juga disebabkan oleh plesetan “Mahkamah Keluarga” yang marak di media sosial, yang merupakan sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah UU Pemilu untuk meloloskan Gibran.
Airlangga menekankan bahwa adanya persepsi intervensi kekuasaan di MK telah mengubah pandangan publik, terutama pendukung Jokowi, yang tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran. Selain itu, hasil survei Charta Politika juga menunjukkan bahwa sebanyak 39,7% responden percaya bahwa Presiden Jokowi turut campur dalam keputusan MK, dan sebanyak 49,9% responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan langkah Gibran sebagai cawapres.
Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, menyatakan bahwa publik percaya bahwa Jokowi juga memiliki peran dalam drama di MK, meskipun tidak secara eksplisit. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya peran Jokowi dalam politik saat ini, mulai dari proses kandidasi hingga penyelenggaraan Pemilu. Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA), juga menyatakan bahwa penilaian publik terhadap campur tangan Jokowi dalam putusan MK bisa dipahami, mengingat relasi kekeluargaan dan kekuasaan yang kental dalam putusan tersebut.
Selain itu, Herry juga mengungkapkan bahwa indeks demokrasi era Jokowi menjadi yang terburuk sejak 14 tahun terakhir, terutama terkait dengan intervensi kekuasaan dalam putusan MK. Hal ini dianggap akan semakin memburuk kehidupan demokrasi.
