Penyebaran kampanye bermuatan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial pada Pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak. DKI Jakarta merupakan provinsi paling rawan terjadi kampanye SARA di media sosial.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan nilai 75 persen. Hal itu berdasarkan total jumlah kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial baik adanya kampanye bermuatan SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.
Setelah DKI Jakarta, menyusul Maluku Utara (36,11%), Kepulauan Bangka Belitung (34,03%), Jawa Barat (11,11%), Kalimantan Selatan (0,69%), dan Gorontalo (0,69%). Pada tingkat kabupaten/kota, secara umum Kabupaten Fakfak (30,46%) dan Intan Kaya (19,35%) memiliki tingkat kerawanan paling tinggi.
Media sosial kerap digunakan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu untuk mengkampanyekan masing-masing agendanya pada Pemilu 2024. Media sosial menjadi instrumen yang dinilai paling efektif untuk mengkampanyekan agenda atau penyebarluasan informasi.
Penggunaan media sosial telah menjadi pasar politik yang luas dan efektif dalam mendukung pemenangan kandidat maupun partai pada pemilu. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023, penetrasi internet mencapai 215,6 juta atau 78,19% dari jumlah penduduk Indonesia. Mayoritas pengguna internet aktif mengakses media sosial, YouTube (65,41%), Facebook (60,24%), Instagram (30,51%), dan TikTok (26,80%).
Selain itu, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media chat. 98,63% menggunakan Whatsapp, 46% pengguna Facebook Messenger, 12,91% pengguna Telegram, dan 10,72% aktif menggunakan direct message di Instagram.
