Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR. Usulan tambahan anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program yang telah direncanakan. Budi Gunawan, bersama tujuh Menteri Koordinator lainnya, mempresentasikan usulan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 dalam rapat tersebut.
Dalam pertemuan itu, selain Budi Gunawan, hadir pula tujuh Menteri Koordinator lainnya, yaitu Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Budi Gunawan menyoroti kebutuhan akan anggaran tambahan tersebut untuk mendukung tugas-tugas Kemenko Polkam yang semakin kompleks, seperti pembangunan ruang command center yang dapat memantau permasalahan secara langsung. Tanpa peningkatan anggaran, Budi Gunawan khawatir hal-hal penting seperti koordinasi dan penanganan isu-isu politik dan keamanan menjadi sulit dilaksanakan.
Usulan penambahan anggaran ini juga dipicu oleh perubahan nomenklatur menjadi 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Kemenko Polkam sendiri meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk tahun 2025 guna mendukung agenda-agenda yang telah direncanakan. Sementara itu, platform big data juga diharapkan dapat membantu menangani pengaduan masyarakat yang semakin meningkat di Kemenko Polkam.
