Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mendorong Association of the South-East Asia Nations (ASEAN) untuk lebih tegas dalam membangun kebijakan dan komitmen politik terkait antikorupsi. Fadli Zon menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Presiden South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) atau Organisasi Parlemen Asia Tenggara Antikorupsi.
Sebagai pembicara pada Forum Parlemen ke-10 COSP di the 10th Conference of the State Parties to UNCAC, Atlanta, USA, 11-15 Desember 2023, ia menyoroti ASEAN yang hanya memiliki sedikit referensi kebijakan regional terkait antikorupsi. Kebijakan ASEAN Pasca-2025 harus lebih tegas dalam isu antikorupsi, demikian disampaikan Fadli Zon dalam keterangan pers, Jumat (15/12/2023).
Fadli Zon menegaskan keterlibatan parlemen dalam mendukung pelaksanaan efektif dari beragam aturan UN Convention against Corruption (UNCAC) sangat penting, tidak hanya dalam meratifikasi UNCAC, tetapi juga dalam mempersiapkan legislasi terkait UNCAC dan mengawasi pelaksanaannya. Hal ini terutama diperlukan mengingat masih tingginya tingkat korupsi di kawasan Asia Tenggara.
SEAPAC menemukan sedikitnya 20 aturan UNCAC yang memerlukan langkah-langkah legislatif atau administratif untuk implementasinya. Fadli Zon juga menyarankan untuk membangun mekanisme domestik untuk review regular UNCAC dan mendorong Conference of the State Parties (CoSP) untuk melibatkan anggota parlemen dalam mekanisme review UNCAC.
