Direktur PPI: PBNU Diminta Tak Terlibat Politik
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta untuk tidak terlibat dalam urusan politik. Menurutnya, PBNU seharusnya kembali fokus pada khittah-nya dalam mengurus agama dan umat.
Memahami Peran PBNU
Adi Prayitno mengungkapkan pandangannya dalam diskusi “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” bahwa jika PBNU ingin membahas ekonomi, seharusnya berfokus pada ekonomi pemberdayaan umat, terutama masyarakat kelas bawah. Hal ini diyakini dapat membuat PBNU lebih diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.
Menurut Adi, PBNU seharusnya berjuang bersama dengan duafa dan mustadh’afin, bukan dengan oligarki dan pemilik modal. Oleh karena itu, PBNU sebaiknya tidak terlibat dalam urusan politik yang bersifat transaksional. Jika ingin bergerak di ranah politik, maka PBNU dianggap lebih tepat untuk bertransformasi menjadi partai politik.
Mengklarifikasi Sikap Politik
Dengan demikian, Adi berpendapat bahwa PBNU perlu membuat sikap politik yang jelas dan terbuka, dengan orientasi pada perebutan kekuasaan. PBNU dapat menempati posisi sebagai presiden, gubernur, wali kota, kepala daerah, anggota dewan, komisaris, atau jabatan politik lainnya sesuai dengan jalur yang ditempuh. Hal ini diharapkan dapat membuat PBNU lebih fokus pada tugas politiknya tanpa terjebak dalam transaksi politik yang dapat merugikan.
Dengan demikian, Adi Prayitno menekankan pentingnya PBNU untuk kembali ke akar khittah-nya sebagai organisasi agama, serta menghindari keterlibatan yang berlebihan di ranah politik yang dapat merusak fokus utama PBNU dalam mengurus agama dan umat.
