Pergerakan Presiden Prabowo Subianto yang aktif melakukan lawatan ke luar negeri akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Media kerap menampilkan berbagai momen mulai dari pertemuan bilateral, partisipasi dalam forum dunia, hingga agenda bertemu dengan pemimpin negara lain.
Namun, tidak seluruh perhatian publik bernuansa positif. Di berbagai platform digital, pertanyaan tentang frekuensi kunjungan ke luar negeri oleh Presiden terus bermunculan. Masyarakat menuntut penjelasan, bertanya-tanya tentang manfaat konkret yang diperoleh bangsa dari serangkaian aktivitas diplomatik tersebut.
Reaksi ini tidak lepas dari persepsi bahwa hasil diplomasi sering kali tidak kasatmata, berbeda dengan pembangunan fisik atau program sosial yang dampaknya bisa langsung dirasakan.
Faktanya, pada era dunia yang penuh ketidakpastian, diplomasi menjadi garda terdepan bagi Indonesia untuk menjaga posisinya. Pergolakan global, persaingan geopolitik, serta dampak konflik regional mendorong pentingnya keterlibatan aktif pemerintah.
Selama hampir dua tahun pemerintahannya, Presiden telah menghadiri puluhan agenda di mancanegara. Ini memperlihatkan upaya strategis agar Indonesia ikut berperan dalam dinamika dunia, tak sekadar menjadi penonton.
Tema inilah yang juga menjadi bahan bahasan IR Youth Talks di Universitas Indonesia. Diskusi tersebut mengetengahkan adanya kesenjangan komunikasi di mana masyarakat merasakan Indonesia semakin aktif secara global, namun kurang memperoleh gambaran utuh perihal makna dan urgensi langkah-langkah tersebut.
Anggy Pasaribu, moderator sekaligus jurnalis di acara tersebut, menyampaikan bahwa dunia tengah dilanda gejolak: persaingan AS dan Tiongkok kian dalam, perang di Ukraina belum berakhir, serta ketegangan di Timur Tengah berimbas pada ekonomi global.
Ia menyoroti bagaimana dinamika global tersebut dapat memengaruhi hal-hal yang amat dekat dengan publik Indonesia, seperti harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kestabilan ekonomi.
Tetap berperan di pentas dunia
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso, pengajar dari Lemhannas, menegaskan bahwa perubahan peta kekuatan global berimplikasi nyata pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi kondisi ini, Indonesia tidak dapat bersikap pasif dan harus membangun jejaring seluas mungkin.
Menurutnya, strategi bebas aktif tetap dipegang, namun dengan penyesuaian berupa fleksibilitas strategi agar mampu meraih manfaat optimal. Konsep hedging—yakni menjaga hubungan dengan berbagai pihak tanpa memihak secara mutlak—diterapkan secara nyata dalam aksi diplomasi nasional.
Broto Wardoyo dari UI menguraikan konsep ini lebih lanjut: Indonesia tidak hanya memastikan fleksibilitas hubungan luar negeri, tetapi juga memperkuat ketahanan domestik. Pendekatan resilience-based hedging digunakan demi mengantisipasi dampak guncangan global.
Ia menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti G20, ASEAN, maupun BRICS merupakan bagian dari siasat menjaga ruang gerak di level dunia, bukan sekadar formalitas.
Kendala komunikasi kebijakan
Sayangnya, hasil diplomasi negara kerap hanya terekspose dalam bentuk seremoni di media: foto pertemuan, pembacaan pernyataan pers, atau acara resmi lain. Penjelasan strategis terkait manfaatnya untuk masyarakat sering tak tampak, sehingga publik memandang diplomasi sebatas acara elite.
Menurut Anggy, hambatan dialog antara pemerintah dengan masyarakat disebabkan oleh bahasa diplomasi yang terlalu teknis, sehingga sulit dicerna publik luas. Proses kebijakan sering kali tidak disampaikan dalam bahasa yang membumi dan dekat dengan keseharian warga.
Di tengah era digital yang sangat dinamis, narasi dan komunikasi menjadi kebutuhan utama. Jika penjelasan negara kurang jelas, ruang publik mudah dikuasai opini-opini singkat yang kadang menyesatkan.
Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan strategi komunikasi, tak hanya sekadar mengumumkan setiap kunjungan, tapi juga merinci alasan dan manfaatnya untuk warga. Keterlibatan publik pada akhirnya menjadi penentu keberhasilan diplomasi.
Kehadiran negara di ruang digital pun perlu cermat. Alih-alih terlalu defensif atau sepenuhnya bergantung pada penggemar fanatik, pemerintah harus memastikan substansi kebijakan tersampaikan dengan utuh.
Tantangan di era global bukan sebatas memenangkan pengakuan dunia internasional, tetapi juga menerangkan kepada masyarakat sendiri tentang pentingnya setiap langkah yang diambil. Diplomasi akan menjadi kuat apabila makin banyak rakyat memahami dan mendukung arah kebijakan luar negeri yang diambil negara.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
