Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, telah mengalihkan perhatiannya ke masalah yang muncul akibat pengelolaan Dana Desa. Hal ini terjadi menyusul banyaknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat masalah hukum. Hashim menegaskan bahwa kebanyakan Kades yang menghadapi kendala hukum tidak melakukan tindakan jahat, tetapi karena kurang pemahaman mengenai sistem akuntansi. Selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun, dan nilai tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring peran desa yang semakin diperkuat.
Hashim menyadari bahwa seringkali masalah administrasi yang tidak sempurna dapat membawa perangkat desa masuk ke wilayah hukum. Banyak Kades yang dicurigai melakukan penyelewengan, padahal hanya karena kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan sesuai standar pemerintah. Kurangnya kemampuan dalam menghitung dan pengetahuan yang penuh kekurangan dalam akuntansi sering menjadi alasan bagi Kades dan perangkat desa untuk terlibat dalam masalah hukum. Untuk itu, Hashim mendorong perlunya pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola Dana Desa guna mencegah terjadinya masalah serupa di masa mendatang.
