Beberapa tokoh nasional dan ratusan orang lainnya menandatangani petisi keadilan untuk Hotel Sultan Jakarta pada Rabu (1/4/2026). Petisi tersebut menolak pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Di antara tokoh-tokoh nasional yang turut menandatangani petisi tersebut adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, istri almarhum Nurcholis Madjid, Omie Komariah Madjid, dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif.
Jusuf Kalla dalam orasinya mengungkapkan pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah yang adil dan pengusaha dalam pembangunan negara. Ia menyatakan bahwa negara selama ini tidak mampu mengelola hotel-hotel besar, seperti Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur yang akhirnya dikelola oleh swasta. Menurutnya, pengetahuan Presiden Prabowo Subianto terkait pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kemensetneg di era Presiden Joko Widodo, akan membawa pembatalan keputusan tersebut.
Pernyataan JK tersebut menggarisbawahi keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan membela pengusaha pribumi, dalam upaya menjaga keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak terkait. Hal ini menjadi sorotan dalam petisi keadilan Hotel Sultan Jakarta yang menggugat pengambilalihan hotel tersebut.
