Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan kuliah tamu dalam rangkaian mata kuliah tentang Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini dikemas dalam diskusi interaktif yang membahas tema khusus “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari berbagai institusi, yaitu Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), serta Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Diskusi ini tidak hanya bertujuan memperdalam pemahaman tentang profesionalisme TNI tetapi juga mengangkat isu-isu seputar tata kelola promosi jabatan perwira dan hubungan sipil-militer dalam kerangka konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Aditya Batara, dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa dinamika politik saat ini sangat mempengaruhi pengelolaan karir di tubuh militer. Ia menyoroti bagaimana praktik kepemimpinan populis bisa menambah dimensi baru dalam proses promosi perwira TNI. Dalam penilaiannya, pengisian jabatan strategis tak jarang berada di persimpangan antara meritokrasi berbasis prestasi dan pengaruh kedekatan personal yang kadang lebih diutamakan. Era politik yang menonjolkan figur sentral menyebabkan relasi personal antara pejabat sipil dan militer mengambil peran penting dalam penempatan posisi-posisi kunci di institusi militer. Hal tersebut berisiko menggerus keseimbangan mekanisme check and balance antara institusi negara dan militer yang semestinya dijaga oleh kalangan sipil.
Isu batas kewenangan sipil dan militer dalam menentukan kebijakan karir perwira juga muncul sebagai perdebatan yang hangat. Sejauh mana campur tangan aktor sipil dibutuhkan dalam pengangkatan pejabat militer, termasuk Panglima TNI, masih menjadi pertanyaan yang terbuka. Aditya menekankan bahwa di negara-negara demokrasi lain, pengangkatan pejabat militer puncak lazimnya harus melewati mekanisme persetujuan legislatif sebagai bentuk kontrol sipil. Namun, Yudha Kurniawan melengkapi analisis tersebut dengan contoh negara demokratis lain, misalnya Inggris, yang tidak mewajibkan persetujuan legislatif untuk penunjukan pimpinan militernya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola ideal, karena konteks institusional di tiap negara berbeda walaupun prinsip demokrasi tetap dipegang.
Beni Sukadis mengangkat pentingnya membangun profesionalisme militer berlandaskan prinsip demokrasi yang sehat. Bagi Beni, militer profesional adalah cerminan dari institusi yang memiliki pendidikan memadai, kesejahteraan personel yang terjamin, dan alat utama sistem persenjataan yang ideal. Ia menyebutkan bahwa setelah reformasi, TNI telah mengalami transformasi besar, termasuk pemisahan dengan Polri dan penguatan peran militer sebagai alat pertahanan, bukan alat politik. Namun demikian, benturan kepentingan antara merit dan kedekatan dengan pejabat politik dalam promosi strategi tetap menjadi problematika yang belum usai. Ini lantas menimbulkan polemik tentang konsistensi meritokrasi di dalam sistem karir prajurit TNI.
Lebih lanjut, Beni juga menelusuri dinamika penunjukan Panglima TNI yang dalam praktiknya tidak selalu mengikuti pola rotasi antarmatra. Sebagai contoh, pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari matra darat menjadi bukti bahwa faktor preferensi politik bisa lebih kuat ketimbang kebiasaan rotasi yang selama ini diasumsikan publik. Keputusan siapa yang menjadi Panglima kerap dibentuk oleh pertimbangan strategis bagi kekuatan politik yang tengah berkuasa.
Yudha Kurniawan memperluas diskusi dengan menyoroti masalah struktur karir di lingkungan TNI. Menurut risetnya, seorang perwira idealnya memerlukan waktu 25–28 tahun hingga mencapai pangkat jenderal bintang satu. Namun kenyataannya, ada penumpukan jumlah perwira tinggi akibat ketidakseimbangan antara jumlah personel yang tersedia dan struktur jabatan yang terbatas. Faktor penghambat seperti keterbatasan pendidikan militer, bottleneck promosi, ketimpangan kualitas SDM sejak rekrutmen, serta minimnya anggaran pertahanan, memperparah persoalan tersebut. Isu-isu itu berimplikasi terhadap regenerasi kepemimpinan dan menciptakan stagnasi pada beberapa jenjang karir.
Kuliah tamu ini diharapkan memberikan perspektif baru bagi mahasiswa, khususnya tentang dinamika hubungan sipil-militer serta tantangan membangun profesionalisme militer di masa transisi demokrasi di Indonesia. Lewat keterlibatan ahli dari lintas bidang, forum ini menjadi momentum memperkaya wacana dan menumbuhkan sikap kritis mahasiswa terhadap urgensi reformasi sektor pertahanan.
Permasalahan ini terasa semakin penting menyusul kekhawatiran terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia, sebagaimana disorot banyak akademisi. Isu keterlibatan TNI dalam urusan sipil kembali disorot dan menjadi sorotan publik. Namun, perlu disadari bahwa kualitas hubungan sipil-militer merupakan hasil dinamis dua pihak. Artinya, tidak semata-mata militer yang harus dicegah agar tidak meluas ke ranah sipil, namun kalangan sipil pun harus mampu merumuskan batas dan wewenangnya sendiri dalam tata kelola pertahanan. Dominasi kontrol sipil yang berlebihan justru dapat membentuk masalah baru jika tak diimbangi oleh profesionalisme sendiri di internal TNI. Pendekatan yang melihat penataan karir dan promosi sebagai soal organisasi, bukan hanya soal politik, sudah selayaknya menjadi pijakan dalam pengelolaan hubungan sipil–militer ke depan. Negara-negara demokrasi lain telah menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam relasi ini dan Indonesia perlu belajar dari pengalaman tersebut untuk memastikan sektor pertahanan yang profesional dan demokratis.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
