Perjalanan demokrasi tidak selalu mudah dan lurus ke depan. Serupa ombak, demokrasi lebih sering maju-mundur; ada masa jeda, bahkan terkadang mundur sebelum berkembang menjadi bentuk baru yang berbeda dari ekspektasi di masa lalu.
Huntington (1991) menggambarkan proses ini sebagai gelombang demokratisasi, artinya demokrasi bukan tujuan akhir tetapi sebuah proses historis yang selalu berada dalam fase tertentu. Pendekatan ini menjadi penting ketika kita membahas interaksi antara sipil dan militer. Seiring perubahan fase demokrasi, karakter kepemimpinan sipil dan militer yang dibutuhkan juga selalu berubah, menyesuaikan konteks zaman.
Era setelah berakhirnya kekuasaan Soeharto di Indonesia menandai sebuah babak baru dalam gelombang ketiga demokratisasi. Namun, perubahan itu tak sekadar pergantian kekuasaan. Penelitian menyimpulkan, perkembangan demokrasi Indonesia berlangsung secara bertahap, tidak seragam di setiap aspek, bahkan kerap bertumpu pada kompromi rentan antara kekuatan sipil dan militer (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012). Oleh karena itu, menilai interaksi sipil-militer perlu situasi sesuai fase demokrasi yang tengah berjalan.
Tiga fase penting demokratisasi pernah dilewati Indonesia: transisi keluar dari rezim otoriter, konsolidasi awal, dan konsolidasi lanjut yang kerap disebut sebagai demokrasi iliberal atau bahkan kemunduran demokrasi (democratic reversal). Setiap fase mempunyai ciri dan kendala sendiri. Tulisan ini membatasi bahasan hanya pada dinamika kepemimpinan militer.
Pada masa awal reformasi, prioritas bukan pada membangun sistem pertahanan yang kuat, melainkan menertibkan dominasi militer di ranah politik. Upaya depolitisasi menjadi kunci: memastikan militer mundur dari politik, membongkar kekuasaan lama, dan memastikan militer tunduk pada sipil (Linz dan Stepan, 1996; Crouch, 2010).
Dalam masa transisi itu, Panglima TNI yang diperlukan bukanlah sosok pembaharu besar, namun figur penjamin stabilitas nasional. Netralitas politik dan kepatuhan pada prosedur adalah kualitas yang utama. Profesionalisme pun diterjemahkan sebagai penguatan fungsi pertahanan tanpa intervensi politik (Huntington, 1957).
Dengan berlangsungnya waktu, Indonesia melewati masa konsolidasi awal demokrasi. Pada tahap ini, ancaman militer mengambil alih kuasa mulai surut, tetapi keteraturan hubungan sipil-militer belum sepenuhnya mapan. Tantangan justru muncul dari meluasnya peran militer di luar pertahanan dengan alasan stabilitas dan lemahnya kapasitas sipil (Croissant dkk., 2013).
Reformasi di tubuh militer menunjukkan perubahan paling kentara di norma dan prosedur, sedangkan transformasi substansial, terutama terkait kepentingan internal militer, bergerak lambat (Wardoyo, 2017).
Fase ini menuntut jenis kepemimpinan militer yang berbeda: akuntabel melalui jalur prosedural, menaati perintah sipil secara hukum dan terukur. Hubungan ala patron–client tidak relevan sebab kepatuhan tanpa prosedur mengaburkan pemisahan peran, dan justru mengundang militer menafsirkan mandat secara bebas (Feaver, 2003). Ketegasan batas antara ranah sipil-militer sangat penting untuk mengarahkan Indonesia ke konsolidasi demokrasi yang lebih matang.
Kenyataannya, Indonesia saat ini terjebak dalam konsolidasi lanjut yang rapuh. Pemilu berlangsung stabil, tetapi demokrasi secara substansi mendapat tekanan—baik dari menguatnya eksekutif maupun melemahnya mekanisme pengawasan kekuasaan (Power, 2018; Mietzner, 2020).
Dalam kondisi seperti ini, problem kendali demokrasi bukan lagi perlawanan militer terhadap sipil, melainkan hubungan yang terlalu fleksibel antara elite sipil dan TNI. Hal ini ditandai dengan semakin seringnya militer mengisi kekosongan manajemen sipil (Aspinall dan Mietzner, 2019).
Capaian normatif yang sudah diperoleh menjadi rentan apabila tidak dipagari norma internal militer. Maka, karakter kepemimpinan militer yang diperlukan berubah lagi. Netralitas dan profesionalisme perlu dipadukan dengan kemampuan institusional menahan diri dari ekspansi peran, meski ada dorongan politis, mandat hukum, atau permintaan langsung dari otoritas sipil (Bruneau dan Croissant, 2019).
Bila menilik perjalanan para Panglima TNI sejak reformasi, terbentuk lanskap kepemimpinan yang beragam. Ada sosok yang lihai mengeksekusi agenda nasional secara cepat, efektif dalam masa krisis atau pembangunan agresif, namun rentan mengaburkan batas sipil-militer pada masa demokrasi yang rapuh. Di sisi lain, ada tipe profesional murni yang berkutat di ranah teknis, jarang berkompetisi secara politis, namun kontribusinya terbatas saat tekanan politik besar.
Antara dua kutub itu, hadir tipe koordinatif: bekerja lintas matra, minim visibilitas politik, tidak mendorong ekspansi institusi. Kepatuhannya pada sipil bersifat prosedural, bukan simbolik, agenda nasional dipahami sebagai kebutuhan harmonisasi, bukan pembenaran ekspansi peran.
Di era demokrasi sekarang, tipe kepemimpinan ini justru menjawab kebutuhan kendali demokratik. Bukan yang terkuat atau paling populer, melainkan yang sukses menjaga hasil reformasi militer tidak terkikis praktik harian.
Panglima ideal hari ini mesti bisa menyeimbangkan loyalitas kepada presiden dengan kehati-hatian institusional, menjalankan perintah secara terukur dan sinkron antar matra tanpa mendorong perluasan peran militer. Keterlibatan militer di luar pertahanan diterjemahkan sebagai bentuk dukungan, bukan aktor utama.
Maka, pemimpin yang menonjolkan koordinasi, membangun kohesi internal dan stabilitas hubungan sipil-militer merupakan kebutuhan pokok. Seringkali, prestasi mereka tak selalu tampak di publik, tetapi terasa dalam keutuhan sistem.
Di tengah adanya godaan kolaborasi cair antara sipil dan militer, kualitas kepemimpinan militer yang ideal adalah yang mampu berfungsi luwes dan cepat, namun tetap mengutamakan kendali demokrasi.
Kesimpulannya, tulisan ini tidak menilai individu Panglima TNI sejak reformasi—dari Wiranto hingga Agus Subiyanto—tetapi menekankan bahwa karakter kepemimpinan harus dinilai berdasar fase demokrasi yang tengah berjalan. Demokrasi telah disepakati sebagai sistem politik Indonesia, sehingga peran militer maupun sipil harus berorientasi menguatkan demokrasi dan mencegah kemunduran ke otoritarianisme. Kini, tidak lagi soal militer yang melawan sipil, melainkan menahan keinginan ‘membantu’ yang kebablasan. Di sinilah, kemampuan kepemimpinan TNI menahan diri agar demokrasi tetap terkendali menjadi kebutuhan utama.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
