Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya standardisasi atau sistem pelaporan keuangan partai politik untuk mencegah adanya praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Temuan KPK menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia masih tinggi, sehingga para kepala daerah terpilih dapat merasa terbebani untuk mengembalikan modal politik yang telah diinvestasikan. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan partai politik juga dapat memudahkan aliran uang yang tidak sah kepada partai politik.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik sangat penting untuk mencegah adanya praktik korupsi. KPK juga memandang bahwa terdapat masalah mendasar terkait integrasi rekrutmen kaderisasi dalam partai politik, yang menyebabkan munculnya fenomena mahar politik di mana hanya kader-kader dengan kekuatan finansial yang mampu maju dalam politik.
KPK akan melakukan kajian lebih lanjut terkait masalah ini melalui Direktorat Monitoring, untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem dan mencegah praktik korupsi di kalangan pemangku kepentingan politik. Dengan adanya standarisasi dan pelaporan keuangan partai politik yang transparan, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya aliran uang yang tidak sah dan praktik korupsi dalam dunia politik.
