Ketika dunia tengah bergerak semakin jauh ke dalam era digital, tantangan besar di bidang keamanan dan dinamika geopolitik turut berkembang secara pesat, sebagaimana ditegaskan dalam International Postgraduate Student Conference (IPGSC) yang diadakan Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, pada 23–24 Oktober 2025. Pada konferensi tersebut, Raden Wijaya Kusumawardhana yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, membagikan pandangannya atas kompleksitas kecerdasan buatan (AI), lanskap geopolitik, dan konsekuensi ancaman siber, sekaligus mewakili Menteri Komunikasi dan Digital.
Saat ini, AI beserta teknologi digital berdiri sebagai fondasi bagi kekuatan ekonomi dan dominasi kekuasaan global, di mana data dan algoritma dikategorikan sebagai kekayaan strategis. AI tidak semata berevolusi menjadi alat inovasi dalam ranah ekonomi dan sosial, namun juga menjadi kunci utama dalam pertarungan serta pembentukan tatanan kekuatan dunia.
Perkembangan AI dan Shifting Tech Power Dunia
Raden Wijaya menekankan bahwa persaingan dalam dunia teknologi sudah semakin sulit diprediksi, terutama setelah kemunculan DeepSeek dari Tiongkok. Investasi sekitar 6,5 juta USD pada DeepSeek telah mampu menurunkan nilai pasar AI dunia dari nilai awal 1 miliar USD ke 969 juta USD saja, mencerminkan betapa dinamisnya lingkungan teknologi global yang ada saat ini. Ia juga membuat sorotan khusus pada ragam konflik internasional, misalnya Iran–Israel dan perang antara Rusia dengan Ukraina, yang menggambarkan lonjakan penggunaan AI untuk strategi pertahanan, analisis intelijen, dan pengembangan persenjataan cerdas. Perpaduan antara kemampuan AI yang bersifat dual-use, pengaruh industri microchip dalam negeri, serta peluang untuk mendikte standar global, membuat kepemilikan AI unggul menjadi isu geopolitik yang lebih krusial dari sebelumnya.
Lingkup Ancaman Siber yang Berkembang dan Sifat Dual-Use
Raden Wijaya menekankan urgensi menanggapi ancaman siber yang kian kompleks, memiliki karakter lintas batas, serta memanfaatkan aspek dual-use dari teknologi digital. Pada kenyataannya, alat dan infrastruktur digital yang awalnya diciptakan untuk meningkatkan pelayanan publik kini rawan dimanfaatkan untuk tujuan penyerangan atau sabotase, baik oleh negara maupun kelompok non-negara.
Aspek pertama adalah sifat dual-use dalam ancaman siber: perangkat lunak, infrastruktur digital, komputasi awan, dan algoritma AI yang dikembangkan untuk memberi manfaat ekonomi dan sosial bisa dengan cepat beralih fungsi menjadi perangkat ofensif, digunakan untuk peretasan, spionase digital, atau sabotase jaringan vital. Negara-negara memanfaatkan kemampuan ini demi keuntungan strategis, sementara kelompok kriminal siber, hacktivis, maupun organisasi bersenjata bisa menimbulkan gangguan serius pada layanan publik serta melakukan manipulasi data.
Tantangan kedua adalah sifat asimetris ancaman-ancaman di ruang siber: negara dengan kemampuan teknologi canggih dapat melakukan serangan presisi ke infrastruktur lawan, namun pada sisi lain, kelompok kecil sekalipun dengan sumber daya terbatas dapat menimbulkan kerusakan signifikan, baik melalui malware, botnet, maupun eksploitasi celah kelemahan zero-day. Situasi ini menjadikan siber sebagai medan pertempuran yang terbuka, tanpa batas jelas antara pelaku besar dan kecil.
Ketiga, tingkat ambiguitas dan sulitnya atribusi dalam serangan siber sangatlah tinggi. Banyak serangan dilancarkan secara terselubung menggunakan perantara seperti grup kriminal atau aktor independen, sehingga sulit diketahui pelaku aslinya. Perkembangan AI memperumit situasi lewat otomatisasi proses serangan, penciptaan konten manipulatif dalam skala masif, dan peningkatan ketepatan pencarian kelemahan sistem.
Keempat, ancaman siber erat kaitannya dengan operasi informasi: AI generatif memiliki potensi untuk menciptakan disinformasi dan propaganda digital, memberi kesempatan bagi pihak negara maupun non-negara dalam membentuk opini, mengganggu stabilitas, atau menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Raden Wijaya menegaskan bahwa seluruh spektrum ancaman ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai ancaman strategis terhadap kedaulatan digital, keamanan nasional, dan stabilitas pemerintahan. Maka, perlu adanya penguatan daya tahan siber, pembangunan mekanisme penangkal (deterrence), serta penciptaan ekosistem talenta digital dalam negeri agar negara tidak kehilangan kendali atas teknologi yang semakin saling terhubung dengan kehidupan sehari-hari.
Peran Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Digital di Tengah Persaingan AI Global
Melihat cepatnya perubahan lanskap digital, Indonesia harus bergerak proaktif tidak hanya mengutamakan inovasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menempatkan keamanan digital sebagai pilar kebijakan nasional. Penting untuk menanamkan investasi pada pendidikan dan pelatihan talenta digital, penelitian AI, penguatan infrastruktur mikroprosesor, hingga perlindungan sistem vital nasional, sebagai langkah membangun dasar kedaulatan digital yang solid di tengah rivalitas negara-negara dunia.
Di penghujung pidatonya dalam IPGSC, Raden Wijaya menutup dengan refleksi penting: bahwa masa depan bangsa ditentukan bukan hanya oleh penguasaan teknologi termutakhir, tetapi juga oleh kecakapan untuk mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan teknologi sebagai aspek utama dari kepentingan nasional.
Sumber: AI Dan Ancaman Siber Menguji Kedaulatan Digital Indonesia Di Tengah Persaingan Global
Sumber: AI, Geopolitik, Dan Ancaman Siber: Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia Di Era Kompetisi Teknologi Global
