Curah hujan yang tinggi di Pulau Sumatera pada awal Desember 2025 memicu bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Akibat peristiwa ini, sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan, mengalami kondisi terisolasi. Jalan-jalan utama tertutup lumpur dan air, sehingga akses menuju daerah-daerah tersebut menjadi tidak memungkinkan, baik bagi warga maupun tim bantuan.
Dalam pernyataannya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa kondisi isolasi di beberapa wilayah memerlukan penanganan segera agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Keterbatasan akses melalui transportasi darat membuat pemerintah dan pihak terkait harus mencari alternatif distribusi bantuan dalam keadaan darurat seperti ini. Penyaluran logistik melalui udara akhirnya dipilih sebagai solusi utama untuk membawa makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan pokok, sebab warga setempat sangat bergantung pada suplai yang datang dari luar daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengambil tindakan cepat untuk menyikapi hal tersebut dengan membangun koordinasi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Basarnas. Perwakilan BNPB menyebutkan bahwa distribusi udara menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sampai ke warga, meskipun ada banyak tantangan di lapangan. TNI, khususnya TNI Angkatan Udara (AU), diminta menjalankan pengiriman bantuan dengan menggunakan pesawat transport militer maupun helikopter milik mereka.
Dalam pelaksanaannya, proses pengiriman logistik dilakukan dengan sistem airdrop, yakni melontarkan bantuan dari pesawat di ketinggian tertentu langsung ke titik-titik pengungsian. Teknik ini dinamakan low cost low altitude (LCLA) dan memerlukan keahlian khusus dari para personel TNI AU yang sudah mendapatkan pelatihan intensif. Pada tanggal 4 Desember 2025, TNI AU telah mengirimkan puluhan personel Sathar 72 Depohar 70 dari Lanud Soewondo Medan untuk mengoperasikan airdrop di titik-titik kritis yang tersebar di tiga wilayah terdampak utama.
Selain pengetahuan tentang cuaca dan teknik penerjunan, para personel TNI AU juga harus teliti dalam menentukan zona drop agar bantuan tidak jatuh ke lokasi yang salah atau membahayakan penduduk setempat. Pertimbangan medan, kecepatan angin, serta keselamatan penerima bantuan menjadi faktor utama dalam setiap operasi pengiriman melalui udara. Tidak sembarang personel dapat menjalankan tugas ini; perlu latihan khusus dan koordinasi yang matang antara pilot, operator airdrop, dan petugas di darat.
Guna mempercepat distribusi bantuan, beberapa wilayah juga mulai memanfaatkan kemampuan drone transport, yang kini sudah berkembang di Indonesia. Koordinasi antara pemerintah, BNPB, TNI, Basarnas, serta perusahaan penyedia drone semakin intensif agar bantuan bisa terus mengalir selama akses darat masih tertutup. Upaya ini dijadwalkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan, setidaknya sampai pertengahan Desember 2025, atau hingga saluran darat kembali dapat digunakan.
Pelaksanaan pengiriman bantuan dengan metode udara menjadi salah satu kunci dalam penanganan bencana di wilayah yang sulit diakses. Kerjasama banyak pihak serta penggunaan teknologi modern seperti airdrop dan drone diharapkan dapat memberikan bantuan secara cepat, tepat, dan aman kepada masyarakat yang terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Sumber: Operasi Airdrop TNI Jadi Andalan Distribusi Bantuan Di Sumatera Yang Terisolasi
Sumber: Kapasitas TNI Dalam Distribusi Bantuan Bencana Melalui Udara
