Isu seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti permasalahan tumpang tindih dalam tata ruang sebagai akar masalahnya. Kritik terhadap keberadaan KJA juga dilontarkan oleh DPRD dan pegiat lingkungan. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka telah berlangsung sejak tahun 2019. Menghadapi polemik ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini….
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar…
Dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD, DPRD Kabupaten Pangandaran berhasil meraih…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran memiliki anggota bernama Sri Rahayu, yang telah menjabat selama…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pengetatan fiskal untuk mengatasi kondisi keuangan daerah. Ketua DPRD Pangandaran, Asep…