Dalam rapat antara Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, dan Kementerian Keuangan, terungkap bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi menjadi indikator dalam sasaran pembangunan. Dolfie merasa terkejut dengan fakta ini setelah membaca buku KEM-PPKF, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut telah dihilangkan. Dia pun bertanya apakah pemerintah masih memberikan perhatian pada kesejahteraan petani dan nelayan atau sudah memiliki indikator baru pengganti. Meskipun tidak termasuk dalam dokumen KEM-PPKF, Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa nilai tukar petani dan nelayan masih menjadi bagian dari indikator yang dipantau secara terpisah. Kesalahan ini diakui dan dijelaskan oleh Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut.
Kritik Anggota DPR terhadap Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Read Also
Recommendation for You

Mantan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin memberikan tanggapan terkait kegagalan perundingan damai antara Amerika…

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap memberikan komentar terkait operasi tangkap tangan…

KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), serta ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG),…

Presiden Prabowo Subianto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia…

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa…







