Dalam rapat antara Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, dan Kementerian Keuangan, terungkap bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi menjadi indikator dalam sasaran pembangunan. Dolfie merasa terkejut dengan fakta ini setelah membaca buku KEM-PPKF, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut telah dihilangkan. Dia pun bertanya apakah pemerintah masih memberikan perhatian pada kesejahteraan petani dan nelayan atau sudah memiliki indikator baru pengganti. Meskipun tidak termasuk dalam dokumen KEM-PPKF, Menkeu Sri Mulyani memastikan bahwa nilai tukar petani dan nelayan masih menjadi bagian dari indikator yang dipantau secara terpisah. Kesalahan ini diakui dan dijelaskan oleh Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut.
Kritik Anggota DPR terhadap Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Read Also
Recommendation for You

KPK akan mengecek keabsahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPRD Gorontalo dari PDIP…

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengekspresikan keprihatinannya terhadap temuan beras turun mutu di beberapa…

TNI Angkatan Darat (AD) menampilkan alutsista terbaru mereka, yaitu Tank Harimau, dalam rangka peringatan HUT…

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Darat (AD) memamerkan…