Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, dan ini menjadi fokus utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa ada 12 rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut termasuk peningkatan rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemkab Pangandaran diharapkan akan merasionalisasi anggaran pada tahun 2025, serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengenali risiko fiskal. Selain itu, roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Hal ini mencerminkan komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Source link