Sejumlah siswa di Jawa Barat yang dianggap nakal dikirim ke barak militer. Pemerintah berencana menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai program nasional. Hal ini diinisiasi oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, yang sebelumnya telah diterapkan di Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menanggapi usulan ini sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, mengadopsi model pendidikan militer kaku adalah tindakan penghinaan terhadap pendidikan yang seharusnya membebaskan, bukan membatasi para siswa.
Ubaid menyoroti bahwa penerapan program barak militer menunjukkan kegagalan Kemendikdasmen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pertumbuhan generasi muda. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang secara holistik, bukan memaksa mereka untuk patuh dengan tindakan kaku yang berpotensi mematikan kreativitas dan berpikir kritis.
JPPI dengan tegas menolak usulan ini dan meminta pembatalan total wacana program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional. Mereka juga menginginkan pertanggungjawaban dari pihak yang menyuarakan ide tersebut. Ini adalah langkah mundur dalam pendidikan dan menunjukkan keputusasaan dari pemerintah. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang dinilai gagal dalam menjalankan peranannya menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
