Polemik pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah memang sudah saatnya dibahas secara serius. Hal ini mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah berjalan hampir 10 tahun.
Menurut Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, desakan pembentukan wilayah baru seperti usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat tiga provinsi, serta pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, mencerminkan dinamika masyarakat yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Pemerintah perlu mendengarkan suara elemen masyarakat terkait usulan pemekaran wilayah yang selama ini diabaikan akibat moratorium pembentukan wilayah baru sejak 2016.
Huda menyatakan bahwa pemerintah terkesan menutup pintu dialog terkait pembentukan daerah otonomi baru dengan alasan-alasan seperti beban anggaran negara, potensi konflik politik, dan keinginan sebagian elit yang menolak wacana pemekaran wilayah. Padahal, lanjutnya, ada kondisi objektif di lapangan di mana pemekaran wilayah dibutuhkan untuk meningkatkan layanan publik dan akses pembangunan yang lebih merata. Oleh karena itu, Forkonas PP DOB menyatakan mendesak pembahasan serius terkait pemekaran wilayah demi kemajuan dan keadilan bagi masyarakat.
