Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Fadli Zon, memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi kebijakan Tarif Trump yang berpotensi merugikan petani dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor pangan. Dalam sebuah policy brief HKTI pada acara sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo, Fadli Zon menegaskan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan sebagai fokus utama. HKTI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan diplomasi perdagangan internasional guna memperluas pasar ekspor dan memprioritaskan kesejahteraan petani dengan prinsip trade for development.
Selain itu, DPN HKTI mendukung percepatan program makanan bergizi gratis dan bantuan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. HKTI juga mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis untuk keberlanjutan sektor pertanian. Dalam policy brief tersebut, delegasi DPN HKTI memberikan usulan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.
Pentingnya akses permodalan bagi petani dalam membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel juga ditekankan oleh DPN HKTI untuk mengeksploitasi hilirisasi dari produk-produk pertanian. Selain itu, HKTI meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk peningkatan produktivitas petani. Dalam menghadapi potensi pergeseran rantai pasok global akibat Tarif Trump, Fadli Zon menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membuka pasar baru agar petani Indonesia dapat menjadi basis produksi ekspor tanpa hanya menjadi pelampiasan pasar.
