Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut dinilai Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, sebagai tindakan yang memperkeruh situasi yang sudah memanas. Menurut Noor Azhari, Jokowi seharusnya melakukan cross check sebelum mengeluarkan pernyataan untuk menghindari terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan. Sebagai seorang mantan presiden, diharapkan Jokowi dapat menjadi tokoh yang mendorong rekonsiliasi daripada memberikan komentar yang memperburuk keadaan.
Noor Azhari juga menyoroti kebijakan reklamasi di Semarang yang dianggapnya sebagai salah satu warisan buruk dari masa pemerintahan Jokowi, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif. Dia menjelaskan bahwa kekacauan yang terjadi saat ini adalah bagian dari warisan kebijakan yang diambil saat kepemimpinan Jokowi. Noor Azhari menekankan pentingnya pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menghindari campur tangan yang tidak relevan dalam urusan daerah.
