“Konflik PPN 12% Antara Gerindra dan PDIP: Analisis Ahli”

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti memanasnya hubungan antara Partai Gerindra dan PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, politik Indonesia seperti drama Korea (drakor), di mana sikap politik yang terus berubah merupakan hal yang umum dilakukan oleh politisi dan elite politik. Adi juga menilai bahwa langkah Gerindra dan sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dilakukan karena PDIP terkesan ingin tampil sebagai pahlawan dalam persoalan kenaikan PPN, bukan bertanggung jawab. Wakil ketua Banggar dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa kenaikan PPN tersebut merupakan hasil dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diinisiasi oleh PDIP. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan bahwa UU tersebut merupakan inisiatif dari pemerintahan Jokowi dan telah disetujui oleh sejumlah fraksi di DPR. Sebagian besar fraksi mendukung UU HPP ini, kecuali Fraksi PKS. UU HPP merupakan Omnibus Law yang mengatur beberapa ketentuan terkait perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dan Pajak Karbon.