Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memiliki 46 menteri di kabinetnya. Foto/Dok SINDOnews
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengkritik jumlah kementerian Prabowo-Gibran yang begitu banyak. “Jumlah dan bidang kementerian yang begitu banyak cenderung tidak efektif dan membebani, bukan hanya beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi kepada SINDOnews, Minggu (13/10/2024).
Menurut Dedi, setiap menteri pasti akan terkait dengan menteri lainnya meskipun dalam satu permasalahan. Dia menambahkan bahwa semakin rumit dalam tata kelola komunikasi jika menteri yang mengisi posisi memiliki kepentingan politik yang berbeda.
“Persaingan kebijakan akan semakin kuat, ini akan menjadi masalah baru di pemerintahan Prabowo ke depan,” katanya.
Dia berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan adalah merampingkan jumlah menteri. Dia menyarankan untuk meningkatkan kantor dinas di tingkat provinsi. Jika tetap di pusat, menurutnya, perlu adanya tambahan lembaga atau badan, tapi kendali tetap di tangan satu menteri.
“Kabinet yang begitu banyak akan berpotensi dijadikan sebagai ajang balas jasa pilpres, semua pihak ingin diperhatikan oleh Prabowo, ini akan menghambat pembangunan dan efektivitas kerja pemerintah ke depan,” tambahnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan sebagai pemborosan posisi. “Dua bidang ini seharusnya cukup dipimpin oleh satu menteri,” kata Dedi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara tentang kabar bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 46 kementerian. Jumlah tersebut terlihat dari jumlah mitra DPR periode 2024-2029.
