Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan keterangan kepada media terkait perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Kantor MUI Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).
JK menilai perubahan tersebut tidak berkaitan dengan masa Orde Baru, melainkan merupakan salah satu lembaga yang sudah ada di era Presiden Soeharto.
JK mengingatkan pentingnya menjaga agar perubahan Undang-Undang tersebut tidak melanggar konstitusi. Perubahan ini berkaitan dengan fungsi Wantimpres yang pada dasarnya merupakan fungsi dari DPA.
Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, juga mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres termasuk mengubah nomenklatur lembaga tersebut menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Perubahan tersebut hanya terkait dengan perubahan nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
