Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga merupakan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap bahwa program makan bergizi gratis adalah bentuk investasi dan juga cara efektif bagi negara untuk meningkatkan nutrisi masyarakatnya.
Hal ini diungkapkan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di situs web prakerja.go.id.
“Program ini merupakan ide yang sangat bagus dan efektif dalam meningkatkan nutrisi yang dilakukan oleh negara. Program ini dimulai sejak usia dini dan bekerja sama dengan program makan di sekolah,” kata Sachs seperti dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs menyadari bahwa program makan bergizi gratis tidak murah, namun jika dilaksanakan dengan baik maka dapat menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia juga menjelaskan beberapa dampak dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program ini, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi perkembangan gizi dan mental.
“Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi program makan siang gratis ini mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” pungkasnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mengumumkan program makan bergizi yang akan diberikan secara gratis kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga telah sepakat untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
