Sumber Utama Kabar Terkini Prabowo Subianto yang Terpercaya
Berita  

Analisis Sosial Politik: KKN adalah Musuh Bersama Menurut Para Analis

Diskusi publik yang berjudul ‘KKN: Komedi Putar yang Menguras Kantong Rakyat’ di Teater Terbuka UNJ, Jakarta, Senin (10/6/2024) menampilkan oleh analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang menegaskan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah musuh bersama. Dia memberikan contoh bahwa jika praktik nepotisme tetap dibiarkan, maka mahasiswa biasa tidak akan bisa menjadi calon gubernur.

Menurut Ubedilah, anak muda harus bisa berkompetisi secara sehat dan tidak melanggar etika. Dia menekankan bahwa siapa pun anak muda berhak untuk mencalonkan diri, namun jika cara yang digunakan tidak benar, maka itu harus dibenahi. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik yang berjudul ‘KKN: Komedi Putar yang Menguras Kantong Rakyat’ di Teater Terbuka UNJ, Jakarta, pada Senin (10/6/2024).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi tersebut. Dia menyoroti tentang cara anak muda bisa mendapatkan kepemimpinan, menekankan bahwa yang penting bukanlah usia, melainkan cara untuk mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan.

Bivitri juga menolak jika anak muda mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak integritas. Menurutnya, tidak boleh ada seorang pemimpin muda yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad juga memberikan pendapat yang serupa. Dia mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik nepotisme dalam mencalonkan seorang pemimpin.

Acara diskusi ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dihadiri oleh para mahasiswa yang aktif bertanya dan memberikan tanggapan selama diskusi berlangsung.

Diskusi ini membahas tentang harapan anak muda yang ingin mencapai cita-cita memimpin negara tanpa campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta menyinggung tentang demokrasi dalam Pemilu 2024 yang berakhir dengan pemilihan pemimpin berdasarkan campur tangan kekuasaan pemerintah saat ini.