Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan bahwa pemilu ulang yang dimaksud dalam tuntutan partainya adalah pemilu ulang, bukan pemungutan suara ulang. Pemilu ulang perlu dilakukan karena Indonesia sedang mengalami bencana ketidakjujuran.
“Kita tahu, mekanisme ini tidaklah mudah. Tetapi ketika Indonesia menghadapi bencana ketidakjujuran, terutama terkait pemilu dan kecurangan yang terjadi secara massif. Kecurangan yang begitu masif sebelum pemilu harus menjadi dasar untuk dilaksanakannya pemilu ulang,” ujar Ahmad Rofiq dalam dialog iNews Sore bersama dengan dosen FH UI Titi Anggraini dan pengamat politik Ray Rangkuti pada Kamis (29/2/2024).
Rofiq menjelaskan bahwa kecurangan yang telah terjadi harus menjadi alasan untuk menyelenggarakan pemilu ulang. Hal ini juga terlihat dari hasil pencoblosan yang berantakan dan kesalahan dalam penghitungan manual yang menghentikan proses tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini perlu direspon oleh partai politik dengan mengajukan hak angket ke parlemen.
Titi Anggraini juga menambahkan bahwa hak angket merupakan upaya untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan strategis pemerintah. Hal ini dapat diikuti dengan hak menyatakan pendapat yang membawa konsekuensi tertentu terkait hasil Pemilu 2024.
Dengan konfigurasi hak angket, meskipun dapat mengoreksi beberapa proses dalam penyelenggaraan pemilu, praktiknya selama ini telah menunjukkan bahwa hak angket telah digunakan untuk memperbaiki pemilu ke depan. Oleh karena itu, Titi mendukung upaya hak angket dengan tujuan untuk memperbaiki banyak aspek dalam pemilu dan sistem demokrasi.
(rca)
