Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyebut keberadaan tambang ilegal ancam program hilirisasi. Menurutnya, program hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik dapat terancam oleh aktivitas penambangan nikel ilegal yang semakin menjamur. Mulyanto menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil sikap tegas agar keberadaan tambang ilegal tidak semakin marak.
Mulyanto juga menyatakan keinginan untuk mendapatkan nilai tambah yang besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Namun, kehadiran tambang ilegal dianggap sebagai hambatan dalam upaya tersebut. Menurutnya, penanganan tambang ilegal yang lambat dapat menciptakan kondisi yang disebutnya sebagai “mafia tambang”. Tambang ilegal sulit untuk dibendung karena didukung oleh oknum pejabat dan aparat. Mulyanto juga menyoroti bahwa situasi politik yang semakin ramai menjelang pemilihan presiden membuat pencegahan terhadap aktivitas tambang ilegal semakin susah.
Pakar hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng, juga menegaskan bahwa penegakan hukum dan penindakan terhadap tambang ilegal masih cenderung tebang pilih. Dia menyoroti bahwa tambang ilegal marak karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum. Bahkan, tambang yang sudah memiliki izin resmi pun seringkali diganggu oleh aktivitas ilegal. Kasus penggangsiran seringkali terjadi di area tambang yang sudah memiliki izin sah, bahkan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
