Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah berkomitmen untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Pasangan yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura perlu melakukan strategi penguatan penegakan hukum ketika terpilih nanti.
Menurut Dosen Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Edi Hardum, terdapat lima hal yang perlu dilakukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Pertama, mereka perlu memperluas jangkauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendirikan cabang di berbagai daerah di Indonesia.
Kedua, mereka perlu mengembalikan posisi KPK menjadi lembaga independen dan memilih pemimpin KPK secara selektif. Ketiga, KPK harus mengawasi kinerja para panitera dan hakim di semua pengadilan untuk mengatasi masalah perdagangan perkara yang marak.
Keempat, Presiden dan Wakil Presiden harus tegas kepada Kapolri dan Jaksa agar tidak takut dan memilih memberantas korupsi. Kelima, Presiden dan Wakil Presiden ke depan harus benar-benar independen tanpa ada rasa takut kepada ketua partai politik yang mencalonkan mereka.
Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan kuat untuk penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
