Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM
Dalam era global yang penuh dengan tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia sangat penting. Pancasila bukan hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dalam menentukan kebijakan dan langkah negara.
Prinsip demokrasi memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah pembangunan negara. Selain itu, pemenuhan hak asasi manusia (HAM) juga merupakan bagian penting dalam menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu.
Pancasila, demokrasi, dan HAM bekerja bersama-sama untuk membentuk sinergi yang harmonis, menjamin bahwa Indonesia tetap pada jalur yang benar menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.
Komitmen Prabowo dan Gibran untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM melalui langkah-langkah seperti:
1. Memperkuat Ideologi Pancasila
– Menguatkan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
– Mengembangkan pemahaman kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.
– Mengembangkan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila semakin relevan di kalangan kaum muda, generasi milenial, dan generasi Z.
2. Penguatan Demokrasi
– Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
– Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana pengembangan budaya ilmiah dan proses demokrasi.
– Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
3. Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia)
– Melindungi HAM seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
– Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
– Memperkuat perlindungan perempuan, anak, dan penegakan hukumnya.
– Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya.
– Memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
Artikel ini pertama kali muncul di Prabowo Subianto.
