Cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD, kembali menegaskan komitmennya bersama Ganjar Pranowo untuk penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. Foto/MPI
JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD, kembali menegaskan komitmennya bersama Ganjar Pranowo untuk penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia, apabila keduanya terpilih sebagai pemenang dalam Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam dialog publik Muhammadiyah bersama Ganjar Pranowo, yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis, 23 November 2023.
Cawapres dari Ganjar Pranowo, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada era pemerintahan Jokowi itu, menjelaskan bahwa dirinya dan Ganjar telah merumuskan komitmen mereka untuk memperbaiki hukum di Indonesia.
Mahfud MD mengkritisi adanya kolusi antara pengusaha dan penguasa yang merusak penegakan hukum. Ia mencatat bahwa seringkali terjadi suap dari pengusaha kepada penguasa agar kasus yang mereka hadapi bisa cepat diselesaikan.
“Soal penegakan hukum itu sudah kami rumuskan. Kami liat sering terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokoknya nyuap selesai,” kata Mahfud MD.
Dia juga menyoroti bahwa rakyat kecil sering mengalami penindasan dan kehilangan hak-hak mereka dengan sewenang-wenang. Berdasarkan realitas ini, Mahfud MD dan Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memperbaiki penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Sementara orang bawah itu hak haknya dirampas secara sewenang-wenang,” sambungnya.
Mereka akan menetapkan prinsip tersebut tanpa pandang bulu serta memberi kepastian hukum. Mahfud MD mengungkapkan, terkadang mereka yang mengajukan izin harus membayar agar izin mereka diproses. Jika menolak membayar, izin tersebut bisa dicabut tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.
“Oleh sebab itu kami menggariskan penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk diatas dan kepastian hukum orang yang minta izin ditunda-tunda kalau ndak dibayar, sudah dapat izin tiba-tiba dicabut tanpa diberi tahu itu ndak ada kepastian hukum, kita akan selesaikan itu di atas,” kata Mahfud MD.
