Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengusulkan agar calon presiden dan wakil presiden di masa depan menjalani audit Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikannya dalam acara diskusi “BedaHAM: Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/11/2023).
Menurut Todung, pemimpin negara di masa depan harus menjalani audit HAM agar dapat menampilkan capres dan cawapres yang menghormati HAM. Usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melihat rekam jejak dan visi misi capres-cawapres terkait HAM.
Todung juga menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud memiliki komitmen terkait HAM dalam visi misi mereka dan memiliki track record yang baik dalam hal HAM.
Ganjar-Mahfud diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo dan telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024 dengan masa kampanye yang akan dimulai pada 28 November mendatang.
