Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menganggap bahwa krisis konstitusi saat ini akan memiliki dampak serius pada demokrasi di masa depan. Politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaan di keluarga Presiden Joko Widodo berpotensi menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sedang diperbincangkan karena Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dianggap penuh dengan nepotisme. Presiden Jokowi disebut memiliki peran dalam putusan tersebut. Selain itu, salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi. Sehingga muncul penilaian bahwa putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon dalam Pilpres 2024.
Firman Noor mengungkapkan bahwa dampak buruk kondisi saat ini, jika dibiarkan terus berlanjut, akan menghancurkan demokrasi rasional. Menurutnya, demokrasi seharusnya dibangun berdasarkan rasionalitas, bukan hubungan keluarga atau keturunan. Politik dinasti yang terjadi di Indonesia hanya mementingkan kelompok elit, tanpa memperhatikan pilihan masyarakat secara luas dan tanpa memikirkan masa depan politik.
Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan bahwa meskipun banyak rekan yang meninggalkan Jokowi, sikapnya tetap jelas. Bagi Jokowi, segala sesuatunya akan tetap berjalan. Gibran sudah mendaftar ke KPU sebagai calon Presiden bersama Prabowo Subianto. Bagi Jokowi, tidak ada lagi yang dilihat ke belakang.
