Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan bahwa dinasti politik menjadi masalah ketika mereka mengambil alih dan membatasi demokrasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lili Romli mengatakan, “Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game.” Menurutnya, banyak kasus di Indonesia terjadi karena demokrasi elektoral hanya sekadar formalitas. Semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. Lili Romli menambahkan, “Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif.”
Lili Romli juga menyebutkan bahwa negara-negara maju juga memiliki politik dinasti, tetapi mereka mengikuti prosedur demokrasi. Mereka tidak secara tiba-tiba berkuasa, tetapi melalui tahapan pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain. Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga jika berkuasa, mereka berhasil dengan baik dan tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali dan ada sanksi.
Lili Romli menyatakan bahwa jika kondisi politik dinasti terus berlanjut, demokrasi akan terancam. Demokrasi Indonesia saat ini sudah mengalami kemunduran, apalagi jika yang berkuasa adalah politik dinasti. Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga Kacung Marijan mengatakan bahwa apakah politik dinasti akan subur atau tidak tergantung pada mekanisme kontrol. Kontrol bisa dilakukan pada tahap pemilihan jika masyarakat menolak politik dinasti secara kolektif. Setelah terjadi pemilihan, kontrol terjadi melalui DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
